Tindakan tegas dalam penegakan hukum laut di Lhokseumawe semakin menjadi sorotan publik belakangan ini. Dengan maraknya kasus-kasus illegal fishing dan pelanggaran hukum laut lainnya, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk menegakkan hukum di wilayah perairan tersebut.
Menurut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lhokseumawe, Ahmad Fauzi, tindakan tegas merupakan hal yang sangat diperlukan dalam penegakan hukum laut di daerah tersebut. “Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan imbauan atau teguran, tapi perlu tindakan yang tegas untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggar hukum laut,” ujar Ahmad Fauzi.
Salah satu contoh tindakan tegas yang dilakukan adalah penangkapan kapal-kapal yang diduga melakukan illegal fishing di perairan Lhokseumawe. Hal ini dilakukan oleh Satuan Tugas 115 Gabungan Penegakan Hukum Perikanan (Gakkum) di wilayah tersebut. Menurut Kepala Satuan Tugas 115 Gakkum Lhokseumawe, Andi Rizal, tindakan penangkapan ini merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku illegal fishing.
Selain itu, tindakan tegas juga dilakukan dalam penegakan hukum terhadap kasus pencemaran laut di Lhokseumawe. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Teuku Muhammad Zulfikar, tindakan tegas perlu dilakukan untuk melindungi lingkungan laut di daerah tersebut. “Kita harus bersikap tegas dalam menegakkan hukum terhadap kasus pencemaran laut agar dapat menjaga keberlanjutan ekosistem laut di Lhokseumawe,” ujar Teuku Muhammad Zulfikar.
Dengan adanya tindakan tegas dalam penegakan hukum laut di Lhokseumawe, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggar hukum laut dan mampu menjaga keberlanjutan ekosistem laut di wilayah tersebut. Langkah-langkah ini perlu terus ditingkatkan demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan keseimbangan ekosistem laut di Lhokseumawe.