Mengoptimalkan penegakan hukum di laut sangat penting untuk mencegah kejahatan maritim yang semakin merajalela. Menjaga keamanan di perairan Indonesia bukanlah tugas yang mudah, namun hal ini harus dilakukan demi melindungi sumber daya alam dan kepentingan negara.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum di laut merupakan hal yang sangat penting. “Kejahatan maritim seperti pencurian ikan, penyelundupan barang haram, dan pembajakan kapal harus dicegah dengan tegas,” ujarnya.
Para ahli hukum juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai instansi terkait dalam mengoptimalkan penegakan hukum di laut. Menurut Profesor Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Dr. Agus Surono, “Kerjasama antara TNI AL, Polisi Perairan, dan Bakamla sangat diperlukan untuk menjamin keamanan di laut.”
Selain itu, penggunaan teknologi canggih seperti satelit dan radar juga dapat membantu dalam mengawasi perairan Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Teknologi merupakan salah satu kunci untuk mengoptimalkan penegakan hukum di laut.”
Namun, tantangan dalam mengoptimalkan penegakan hukum di laut juga tidak bisa dianggap remeh. Kurangnya sarana dan prasarana, serta minimnya anggaran menjadi hambatan utama dalam menjaga keamanan di perairan Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya sekitar 30% wilayah laut Indonesia yang dapat diawasi secara maksimal.
Dengan demikian, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam meningkatkan penegakan hukum di laut. Kolaborasi antara berbagai instansi terkait, penggunaan teknologi canggih, serta peningkatan anggaran untuk sarana dan prasarana merupakan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah kejahatan maritim di perairan Indonesia. Semua pihak harus bersatu dalam menjaga keamanan laut demi kepentingan bersama.